Sosialisasi penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK) bagi TP PKK Kab.Tapin


Dinas Pendidikan Kab.Tapin bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kalsel melaksanakan "Sosialisasi penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK) bagi TP PKK Kab.Tapin, bertempat di Aula Gedung Pendopo Kab.Tapin, kamis (9/11/2017) kemaren pagi.
Sementara itu Hj Nurhuda Yetti MPd yang mewakili Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel dalam sambutannya mengatakan sosialisasi penanganan anak berkebutuhan khusus bagi pengurus maupun anggota PKK penting dan TP PKK Kelurahan dan Desa sangat penting dilaksanakan agar dapat memaksimalkan penanganan sehingga tidak terjadi perbedaan perlakuan.
Dikatakan Nurhuda Yetti, penanganan ABK secara dini diperlukan agar mereka mendapat perlakuan yang sama meski pun memiliki kekurangan baik dari segi pemikiran maupun kemampuan fisiknya, sehingga seluruh peserta diharapkan dapat menguasai konsep penanganan dini ABK secara maksimal sehingga bisa memberikan perlakuan yang dengan anak-anak normal lainnya tanpa ada perbedaan dalam penangannya," kata Hj Ratna.
Penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah amanat yang tertuang dal UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Dimana dalam sistem pendidikan nasional sudah menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu, relevasi dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan.
Termasuk didalam UU yang ada sudah mengatur tentang pendidikan khusus dan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah khusus maupun sekolah umum.
Sementara itu Hj Ratna Ellyani mengatakan, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat sehingga mereka harus mendapat perlakuan yang sama.
Karena negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
Dikatakannyan anak-anak difabel atau anak berkebutuhan khusus sudah disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan derajat dan jenis difabelnya yang disebutS dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) berbagai tingkatan pendidikan.
Untuk itu kepada peserta sosialisasi hendaknya dapat menginformasikan kembali pengetahuan yang didapat agar seluruh masyarakat tidak perlu khawatir akan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Dikatakan Hj Ratna, anggapan akan keberadaan anak berkebutuhan khusus merupakan beban, aib, bencana dan kutukan sehingga mengakibatkan masih banyaknya orang tua, keluarga dan masyarakat yang menyembunyikannya, hal itu hendaknya tidak terjadi lagi.
Dengan membatasi hak-hak anak berkebutuham khusus maka akan terjadi diskriminasi sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan tidak terpenuhi sebagaimana hak anak lainnya seusianya.
Sekali lagi penanganan anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan sejak dini, seluruh anak harus mendapatkan hak-hak sipilnya, hak lingkungan keluarga, kebebasan dan pengasuhan serta hak-hal dasar lainnya sebagai manusia," tandas Hj Ratna Ellyani.
Berhadir dalam acara Perwakilan Kadisdik Tapin Nurhuda Yetti, Ketua DWP Kab.Tapin Hj Zubaidah Rahmadi, pengurus TP PKK Kab.Tapin, serta para nara sumber Bapak Supriyano, Suwaldi, Fauzul Adhim dari Disdik Provinsi Kalsel
Previous
Next Post »

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H