Penjabat Bupati Tapin Hadiri Rakor Nasional Persiapan Pilkada.
RANTAU,- Penjabat Bupati Tapin Gusti Syahyar hadiri Rapat Kordinasi Nasional Persiapan Pemilu Kada Serentak bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta (20/02/2018).
Dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam Wiranto yang ditandai dengan pemukulan Gong bersama Menteri Dalam Negeri. Acara dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Berhadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Gubernur, Walikota dan Bupati Se-Indonesia.
Dalam sambutannya Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan, melalui rakornas pilkada serentak ini diharapkan sinergitas antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk bisa mewujudkan pemilu yang sehat tidak ada isu SARA konflik SARA, pemilu yang Jujur dan Adil bebas dari politik uang.
"Pemerintah Daerah beserta elemen pengamanan di daerah diharapkan bisa mengantisipasi munculnya kemungkinan-kemungkinan gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada di daerah masing-masing." Ucap Wiranto.
Serta Kepala Daerah harus jeli dan netral dalam melaksanakan Pilkada di daerahnya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pemerintah Daerah harus berperan sebagai fasilitator untuk bisa mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pilkada.
"Jangan pernah untuk melibatkan ASN untuk mendukung pasangan calon yang ada." Tandas Wiranto dalam sambutannya.
Dalam sambutannya Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan, melalui rakornas pilkada serentak ini diharapkan sinergitas antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk bisa mewujudkan pemilu yang sehat tidak ada isu SARA konflik SARA, pemilu yang Jujur dan Adil bebas dari politik uang.
"Pemerintah Daerah beserta elemen pengamanan di daerah diharapkan bisa mengantisipasi munculnya kemungkinan-kemungkinan gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada di daerah masing-masing." Ucap Wiranto.
Serta Kepala Daerah harus jeli dan netral dalam melaksanakan Pilkada di daerahnya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pemerintah Daerah harus berperan sebagai fasilitator untuk bisa mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pilkada.
"Jangan pernah untuk melibatkan ASN untuk mendukung pasangan calon yang ada." Tandas Wiranto dalam sambutannya.
